(Foto): Disperindagkop dan Polres Kepulauan Sula Gelar Rakor Tanggal 3 Juni.
MALUT INEWS, SANANA- Dugaan peredaraan beras ilegal dan oplosan di pasar Makdahi Sanana mulai mencuat.
Dugaan itu kemudian disorot Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepulauan Sula, saat menggelar aksi di depan Polres beberapa hari lalu.
Setelah menjadi sorotan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Polres Kepulauan Sula langsung mengambil langka cepat melakukan rapat kordinasi (Rakor) di Kantor Pasar, tepatnya di desa Fogi, Kecamatan Sanana, pada hari Rabu tanggal 3 Juni.
Rapat kordinasi itu dihadiri Kepala Dinas Perindagkop, Djena Tidore, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula, AKP Wawan Lauwanto, pihak Kesbangpol, perwakilan GMNI Kepulauan Sula, serta sejumlah distributor beras yang beroprasi di wilayah Kepulauan Sula.
Rapat yang menghadirkan pihak-pihak terkait serta pihak Kepolisian selaku penegak Hukum di wilayah Kepulauan Sula itu guna membahas dugaan peredaraan beras ilegal dan oplosan yang menjadi sorotan GMNI Kepulauan Sula.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) Kepulauan Sula, Djena Tidore yang dikonfirmasi MalutInews.com, pada Jumat (05/06/26), mengatakan bahwa, untuk menindak lanjuti hasil rapat bersama tanggal 3 juni pekan lalu, pihaknya masih menunggu data dari GMNI Kepulauan Sula.
Ia menjelaskan, bahwa data terkait dugaan peredaraan beras ilegal yang menjadi sorotan itu ada di Ketua GMNI, sementara yang hadir pada Rakor bersama pada tanggal 3 juni lalu hanya perwakilan Ketua GMNI saja.
"Data ketua yang pegang, jadi nanti Ketua pulang barulah kami Disperindagkop dan pihak Kepolisian turun Inspeksi Mendadak (Sidak) di pasar,"ujarnya.
Lebih lanjut, Djena menjelaskan bahwa beberapa hari lalu GMNI menggelar aksi di Polres. Dalam aksi itu ada beberapa masalah yang mereka soroti, salah satunya terkait dugaan peredaraan beras ilegal dan oploson.
"Dengan adanya sorotan beras ilegal itu, saya langsung di telpon Kasat reskrim. Kami langsung mengambil langka mengundang GMNI dan pihak distributor agar mengsingkron kan. Karena takutnya dari isu itu, masyarakat mau mengkonsumsi beras juga masyarakat takut,"jelasnya.
Namun, Djena mengatakan, dalam Rapat bersama itu, perwakilan GMNI menyampaikan bahwa mereka tidak pegang data. Mereka menyampaikan bahwa yang pegang data itu Ketua mereka, namun Ketua mereka masih berangkat.
"Jadi saya sampaikan ke mereka bahwa kalau Ketua kalian sudah datang, data itu berikan ke kami agar kita sama-sama turun, agar kita tau bahwa distributor siapa dan dimana yang menjual beras ilegal dan oplosan itu,"ujarnya menambahkan.
Sementara itu, salah satu pedagang beras di pasar Makdahi Sanana, Rinaldi, yang didatangi MalutInews.com, mengatakan bahwa, beras yang kami jual ini, kami ambil dari Kendari, Luwuk dan Bugis.
Ia menjelaskan, kalau beras Kendari mereknya PW, Walet, dan Kris. Sementara beras yang kami ambil dari Luwuk itu tidak ada merek, karungnya putih polos. Kemudian, kalau beras yang diambil dari Bugis itu karung nya hijau muda, merek Kupu-kupu dan Ikan terbang.
"Kami ambil dari Luwuk, Bugis dan Kendari itu dalam kemasan 50 kilo, kalau sudah tiba di Sanana baru kami kemas dalam karung 25 kilo, 10 kilo dan 5 kilo,"jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Haja Wasuku pedagang beras di pasar. Ia mengatakan bahwa beras yang kami ambil itu dari Luwuk, Kendari, dan Bugis.
Wasuku menjelaskan, kalau beras dari Luwuk itu tidak ada merek, hanya karung putih polos sja. Sementara kalau beras dari Kendari itu macam-macam merek, kadang karung polos kadang juga tidak ada merek.
"Jadi beras yang kita ambil dari Luwuk, Kendari dan Bugis itu, kita tidak lihat merek, yang kita liat kuwalitas beras nya,"ucapnya.
