Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kepsul Bersama Dinas Teknis dan Warga Waisakai.
MALUT INEWS, SANANA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi III gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur.
Rapat yang berlangsung di ruangan Komisi III pada Rabu (22/04/2026) itu, di pimpin langsung Ketua Komisi Ramli Tidore didampingi sekertaris Komisi Muhammad Azwan Soamole, Wakil Ketua Komisi Alfadin J.Belang dan beberapa anggota Komisi III lainnya.
Sementara untuk pihak-pihak yang hadir mewakili masyarakat desa Waisakai, yakni Kepala Desa Waisakai Mashun Umasugi, Sekertaris BPD dan beberapa warga lainnya. Bahkan ikut hadir salah satu Akademisi Kampus STAI Babussalam Sula Dr.Mohtar Umasugi, S.Ag.,M.Pd.I yang juga sebagai salah satu tokoh pulau Mangoli asal desa Waisakai.
Kemudian dinas teknis yang di undang dalam RPD tersebut, yakni dinas PUPR, Dinas Perkim dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Meskipun RDP itu berlangsung lancar namun sedikit membuat Komisi III kesal karena Kepala Dinas Perkim dan Kepala BPBD tidak hadir. Dinas Perkim hanya mengutus Kasubag nya, sementara BPBD hanya mengutus Sekertarisnya. Cuma Kepala dinas PUPR Rosihan Buamona yang hadir secara langsung pada RDP itu.
DPRD Komisi III merasa kesal dengan tidak hadirnya kedua pimpinan dinas teknis tersebut lantaran RDP itu dianggap sangat penting karena membahas terkait bencana banjir bandang yang terjadi di desa Waisakai pada tanggal 12 maret lalu yang mengakibatkan puluhan rumah warga rusak, dan puluhan rumah lainnya terdampak, tanggul jebol, pipa air bersih rusak yang membuat warga kesulitan mendapat air bersih hingga saat ini.
Ketua Komisi III Ramli Tidore yang membuka jalannya RPD itu meminta kepada Sekertaris BPBD dan Kasubag Perkim agar hasil dari RPD dijadikan catatan dan disampaikan kepada pimpinan masing-masing yang tidak sempat hadir, karena saya melihat pimpinan kalian juga sangat pro terkait hal bencana yang terjadi di desa Waisakai.
"Kemudian saya juga meminta kepada Kepala desa, BPD dan keterwakilan dari masyarakat yang hadir untuk nanti menyiapkan data-data terkait rumah warga yang rusak dan terdampak, serta hal-hal apa yang paling urgen yang perlu kita tanggapi,"pintanya.
Lebih lanjut Ramli mengatakan, bahwa bencana banjir bandang di desa Waisakai ini terjadi setelah sudah selesai pembahasan APBD murni tahun anggaran 2026, sehingga langka dari pemerintah daerah dan Komisi III paska bencana banjir itu hanya sebatas pemberian sembilan bahan pokok (Sembako) kepada warga.
"Sementara kalau berbicara terkait pekerjaan fisik maka harus kita menunggu sampai perubahan anggaran yang direncanakan di bulan Juli atau agustus,"ucapnya.
Jadi RDP dilakukan mulai dari sekarang itu sangat efektif karena kita perlu data-data. Jadi saya minta kepada sekertaris BPBD dan Kasubag Perkim bisa menyiapkan data itu supaya nanti dimasukkan pada Rencana Kerja (Renja) perubahan untuk kebutuhan bencana di desa Waisakai.
"Jadi pada intinya terkait pembangunan fisik paska bencana banjir di desa Waisakai maka kita harus menunggu sampai perubahan anggaran tahun 2026, namun mulai dari sekarang kita sudah harus persiapkan data-data yang di butuhkan,"tutupnya.
Sementara Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Stevy Yani mengatakan bahwa semua data kerusakan rumah di desa Waisakai kami dapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Dinas perkim akan bergerak setelah paska bencana, berarti tinggal eksekusi nya saja yang di Perkim,"ucapnya.
Stevy juga menginformasikan bahwa, Kepala dinas Perkim Pemkab Kepulauan Sula juga sudah berkomunikasi dengan Kepala dinas Perkim provinsi bahwa ada tambahan sekitar 50 unit rumah terdampak bencana.
"Jadi untuk rumah warga yang terdampak di desa Waisakai maka akan ada juga bantuan dari Perkim provinsi, tapi untuk ekseskusi nya saya belum tau seperti apa,"katanya.
Kemudian Kepala desa Waisakai Mashun Umasugi pada kesempatan ia membacakan laporan kerusakan di desa Waisakai paska bencana banjir.
Diantranya, tanggul penahan banjir sepanjang 300 meter ambruk, 20 rumah ambruk, 14 rumah rusak berat, 20 unit rumah rusak ringan dan 35 unit rumah terdampak. Kemudian 1 unit jembatan yang dibangun oleh desa pada tahun 2023 ambruk. Air bersih bantuan dari pemerintah provinsi rusak, kemudian 2 buah jalan stapak dengan panjang secara keseluruhan 150 meter rusak.
Kemudian korban terdampak terdiri atas 95 Kepala Keluarga (KK). Mashun mengatakan, bahwa saat ini sebagian warga yang rumahnya rusak berat tapi mereka sudah upayakan untuk kembali ke rumah masing-masing.
"Tapi ada juga beberapa warga yang masih belum kembali ke rumah mereka karna memang sudah rusak parah,"ucapnya.
